(Kalabahi) Pada Senin, (27/07/2022) baru-baru ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Alor menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 di 18 Wilayah Kecamatan masing-masing. Dimana tujuan dilaksanakannya Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa diharapkan dapat mewujudkan persamaan persepsi dalam pelaksanaan Pemerintah Desa dan Pembangunan di Desa agar dapat berjalan dengan baik.
Pelaksanaan Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 perdana dilaksanakan di Kecamatan Pantar Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh semua unsur stacholder baik dari Dinas PMD Kab. Alor, Pihak Kecamatan Pantar Timur, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM) Kabupaten Alor, serta utusan dari 11 Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua LAD, Ketua Bumdes, dan 1 orang Kader pembangunan manusia (KPM) berjumlah 132 orang ditambah undangan dan panitia pelaksana.
Pembukaan Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022 yang dibuka secara langsung oleh Baktir Kou, SH selaku Camat Pantar Timur. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari.
Camat dalam arahannya mengingatkan kepada seluruh desa di Kecamatan Pantar Timur bahwa setelah kegiatan Rakor dan Bimtek diharapkan kepada seluruh Desa di Kec. Pantar timur agar segera membuat rencana-rencana kerja Pemerintahan Desa jauh-jauh hari sebelum dilaksanakannya Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten.
“Yang kita kerjakan ini nanti kita bawa dalam Rakor tingkat Kabupaten, dengan kegiatan ini kita bisa buat kesepakatan-kesepakatan paling tidak yang kita bisa kerjakan, lebih-lebih rencana kerja kita Pemerintah Desa kedepan yang nantinya kita akan bawah dalam Musyawarah Desa. Dan agenda-agenda itu sudah harus ada dan sudah memulai, jangan sampai saat mau Musrembang Kecamatan dulu baru kita mau buat. Tidak, karena agenda-agenda kita begitu padat di akhir tahun nanti. Kata Camat saat membuka dengan resmi Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa di Aula Kecamatan Pantar Timur.
Sebelumnya Machris Mau, SP selaku Koordinator P3MD Kab. Alor menyampaikan, Penguatan kapasitas Pemerintahan Desa merupakan bagian terpenting dalam peningkatkan pengetahuan Pemerintahan Desa. Delapan tahun berjalan soal tata kelola pemerintahan Desa masih tambal sulam oleh sebab itu dalam kegiatan rakor dan bimtek ini merupakan momentum dalam penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tatakolala pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik.
“Penguatan kapasitas Pemerintahan Desa baik BPD, Kepala Desa dan RT/RW ini menjadi bagian terpenting dan memang ini menjadi rencana kerja kita Dinas PMD. Delapan tahun berjalan soal tatakelola Pemerintahan masih tambal sulam, suka tidak suka ini kita punya desa, inilah Pemerintahan kita, inilah SDM kita. Mengelola 158 Desa itu bukan hal yang muda sebab dengan fariasi persoalan sosial dan administrasi yang sangat berpengaruh terhadap tatakelola Pemerintahan, itu tidak muda. Tandasnya.
Selain itu, lanjut Makcris dengan adanya pandemi telah menyebabkan terjadinya penurunan Dana Desa. Dirinya juga menginformasikan terkait Dana Desa yang menurun akibat adanya pandemi.
“Sudah 3 tahun Dana Desa menurun. Di tahun 2020 total ADD itu sebesar Rp. 160 M. Di tahun 2021 Rp. 164 M, di tahun yang sama 2021 Rp. 151 M. Ia mejelaskan soal Dana Desa karena ada yang mengalami penurunan Dana Desa dan ada juga yang mengalami kenaiakan di beberapa desa karena perhitungan Dana Desa itu pembagiannya ada yang sifatnya proporsional tetapi ada juga karena indikator kinerja.
Sambungnya lagi, dari 158 Desa di Alor ada 21 Desa yang mendapatkan reword/penghargaan kenaikan Dana Desa. Dari 21 Kabupaten. Kabupaten Alor mendapat transfer Dana Desa tahap 3 dengan 100%. Ini masuk dalam sejarah 8 tahunan kita berdesa semenjak hadirnya Dana Desa, ini semua karena dukungan dari semua Desa.” Tutur Machris saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa.
Sementara Hendrik Ona Kawangkari, S.Sos selaku Sekretaris Dinas PMD Kab. Alor mengungkapkan Pemerintah Desa harus menjadi abdi/pelayan masyarakat yang terus bekerja lebih cepat dan wajib mampu menciptakan peluang usaha bagi masyarakat serta dituntut selalu dinamis/dinamisator.
Menurutnya, “Pemerintahan Desa harus menjadi Abdi/pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan dilayani, memfasilitasi apa yang mejadi pergumulan dan kebutuhan masyarakat, bergerak harus lebih cepat sembari mengutip Kata mantan presiden Jusuf Kalla “lebih cepat lebih baik” jangan sampai masyarakat kerja lebih cepat dari Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa harus mampu ciptakan peluang usaha bagi masyarkatnya. Baginya anak-anak muda yang sementara menganggur bisa dilakukan pelatihan usaha yang bisa mereka kerjakan dan kemudian di beri modal. Dinamis/dinamisator, desa-desa di Pantar Timur harus berkembang lebih cepat. Artinya bahwa desa-desa yang hari ini sudah maju belum tentu esok lusa akan tetap seperti ini untuk itu ia menegaskan agar tetap dinamis dalam mengikuti perkembangan yang ada”. Jelasnya saat membawakan sambutan dalam Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa Tingkat Kec. Pantar Timur.
Sementara seusai pembukaan Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa langsung dilanjutkan dengan pemberian materi oleh narasumber yang berasal dari Dinas PMD Kab. Alor, Pihak Kecamatan Pantar Timur dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPM) Kabupaten Alor. Penyampaian materi ini dilakukan secara terpisah dan dibagi dalam 3 kelas Fokus Grup Discusion (FGD) yakni kelas Pemerintahan Desa dan BPD, kelas Kelembagaan Kemasyarakatan Desa serta kelas Badan Usaha Milik Desa.
Rakor dan Bimtek Pemerintahan Desa bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perangkat desa serta BPD dan kelembagaan dalam melakukan fasilitasi pembangunan yang berorientasi pada kondisi rill masyarakat desa. Penguatan organisasi dan tatalaksana Pemerintah Desa, BPD dan Kelembagaan Desa berupa sumber daya, struktur organisasi, tatalaksanaan, manajemen informasi dan mekanisme pengambilan keputusan, serta terciptanya kolaborasi dengan segenap elemen masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa dalam mewujudkan sinergitas dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Desa.
